SuriahAhad mengutuk kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat di Dataran Tinggi Golan, wilayah Palestina dan Lebanon selatan, serta mendesak masyarakat Top News Terkini

Kelas XII 3 SMAPelajaran PPKNKategori Pelanggaran Hak Asasi ManusiaKata Kunci Palestina, Israel, Konflik, BersenjataSebagai manusia bernurani tentu sedih melihat kekerasan bersenjata yang terus terjadi antara Israel dan Palestina. Konflik bersenjata ini paling banyak memakan korban dari rakyat sipil termasuk anak-anak. PenjelsanApabila kaum pemberontak dari Palestina berhasil membuat serangan di perbatasan maka tentara Israel tidak segan-segan menyerang rumah sakit, sekolah dan pemukiman penduduk yang dalam Hukum Perang Internasional tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai NON-KOMBATAN. Meski dikecam dunia dan PBB lantang mengutuk perbuatan tersebut namun praktek tersebut selalu diulangi Hak Asasi Manusia di perbatasan Isreal dan Palestina memicu kemarahan bukan hanya dari Negara muslim tetapi juga dari masyarakat dunia yang menjunjung tinggi memahami materi ini, silahkan simak penjelasan pada tautan berikut Sejarah Negara Palestina Israel Palestina
DPCPKS Ngemplak - Blog DPC PKS ngemplak . UNDANGAN, Ikhwah fillah Mari eratkan ukhuwah, raih keberkahan silaturrahim dan majelis ilmu, HADIRI Forum Pengajian Keluarga Sejahter Dengan terus bertambahnya warga sipil yang menjadi korban di Gaza, politikus Israel dari berbagai faksi harus menghadapi kenyataan sesungguhnya konflik Palestina-Israel tidak dapat dikelola, namun harus diselesaikan. Hubungan antara warga Palestina dan Israel, dan antara warga Israel keturunan Yahudi dan Palestina telah mencapai momen berbahaya yang baru. Anggapan bahwa konflik ini bukan isu utama dalam dunia politik Israel telah dihancurkan oleh adanya perselisihan penuh kekerasan antar komunitas di Yerusalem, Haifa, Lod, Jaffa dan kota-kota lain. Kejadian-kejadian ini menguak kebobrokan politikus Israel yang telah bertarung dalam empat pemilihan umum pemilu dalam dua tahun, yang menganggap konflik terjadi jauh dari mereka. Selama bertahun-tahun dalam jabatannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menganggap konflik ini sebagai masalah administrasi belaka; ia mencoba menyembunyikan keributan namun tidak pernah menanggapi aspirasi politik warga Palestina. Keberhasilan Netanyahu yang luar biasa ini bertumpu pada kemampuan dia membujuk lawan-lawan politik - dan sebagian dunia Arab - untuk melakukan hal yang sama. Bahkan pemimpin Muslim Israel Mansour Abbas, yang kini menjadi tokoh kunci dalam setiap pembentukan pemerintahan Israel, mengacuhkan konflik ini dalam pidato penting pada publik Israel setelah pemilu akhir-akhir ini. Pemicu krisis terbaru adalah kejadian-kejadian di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki. Upaya untuk mengusir keluarga-keluarga Palestina dari rumah mereka di daerah pinggiran Sheik Jarrah di Yerusalem Timur dan tindakan aparat keamanan yang provokatif selama Ramadan di Gerbang Damaskus dan Mesjid al-Aqsa berdampak pada warga Palestina di kedua sisi “garis hijau” – yang membatasi Israel dari wilayah-wilayah pendudukan dan juga membelah Yerusalem. Kelompok sayap kanan jauh, terdorong oleh kesuksesan memenangkan enam kursi parlemen pada Maret, menyulut situasi dengan unjuk rasa di jalanan Yerusalem Timur dengan slogan semacam “Mati orang Arab!”. Saat konflik antarkomunitas menyebar ke seluruh Israel, Hamas mulai meluncurkan roket-roket. Dengan latar belakang semacam ini, upaya untuk membentuk pemerintahan secara diam-diam terus berjalan secara diam-diam. Netanyahu gagal melakukan tugas itu dan Presiden Israel Reuven Rivlin berpaling pada pemimpin Partai Yest Atid, Yair Lapid, yang bersiap mencoba membentuk koalisi dengan partai-partai tengah, sayap kiri dan sayap kanan – sebuah kelompok yang disatukan hanya oleh niat menjadi oposisi bagi Netanyahu. Tokoh kunci upaya ini adalah Naftali Bennett, pemimpin partai sayap kanan kecil Yaminia; ia rival lama Netanyahu dan sudah lama ingin menjadi perdana menteri. Lapid menawarkan Bennet sebuah kesepakatan mereka akan bergantian menjadi perdana menteri, pertama Bennet, lalu Lapid. Terlepas dari sikap politik Bennet, Yesh Atid yang kelompok tengah, dan partai Buruh dan Meretz yang kiri tampaknya bersedia mendukung kesepakatan itu. Warga Israel keturunan Arab membawa peti seorang lelali Arab-Israel berusia 25 tahun yang tewas ditembak saat kerusuhan di kota Lod, pada 11 Mei 2011. Oren Ziv/dpa/Alamy Live News Hingga 9 Mei, negosiasi berjalan baik dan ada spekulasi bahwa pemerintahan baru akan terbentuk dalam satu minggu. Namun keesokan harinya, Hamas dan pejuang jihad Islam mulai menembakkan serangan roket ke Israel. Dalam hitungan hari, Bennet mengumumkan bahwa situasi keamanan yang ada membuat negosiasi tidak bisa dilakukan. Kesepakatan usulan Lapid hampir pasti gagal. Tidak ada niat ke arah damai Pemerintahan alternatif bentukan Lapid akan sangat mungkin melanjutkan kebijakan pengelolaan konflik ala Netanyahu. Ini telah menjadi kebijakan sebagian besar pemerintahan Israel selama 25 tahun. Kecuali pada suatu masa singkat dalam kepemimpinan Ehud Olmert dari Partai Kadima antara 2006-2009, pemimpin Israel selalu mengklaim tidak ada mitra untuk pembicaraan damai dari pihak Palestina, dan oleh karena itu negosiasi tidak bisa dilakukan. Ehud Barak dari Partai Buruh mengklaim bahwa dia hanya pergi ke pembicaraan Kamp David yang diadakan Amerika Serikat AS pada 2000 untuk menyingkap Yasser Arafat sebagai teroris. Ariel Sharon, penerus Barak, menggunakan intifada kedua serangan Palestina pada 2000-2005 sebagai bukti bahwa negosiasi mustahil dilakukan. Sharon secara sepihak lalu melepaskan diri dari Gaza pada 2005 namun menolak melakukan negosiasi serah terima dengan baik pada Otoritas Palestina. Hasilnya adalah keuntungan bagi Hamas, yang mengklaim bahwa Israel telah pergi akibat serangan dari mereka. Ini lalu berlanjut menjadi kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif Palestina di tahun berikutnya. Olmert melakukan negosiasi intensif dengan presiden otoritas Palestina Mahmoud Abbas, namun tampaknya Abbas meninggalkan pembicaraan. Sementara itu, Netanyahu tidak pernah memiliki niat serius untuk menindaklanjuti masalah. Pada masa jabatan pertama sebagai perdana menteri 1996-1998, ia melihat bahwa ia memiliki tugas untuk mengacaukan Perjanjian Oslo 1993-1995 dengan merendahkan harapan warga Palestina untuk dapat memiliki negara merdeka. Sejak 2009, tidak ada negosiasi namun ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat dan ancaman sesekali untuk mengurangi sebagian wilayah kependudukan terus berlanjut. Perdamaian bagi Netanyahu hanya karena tidak ada konflik bersenjata dan aksi terorisme – bukan berarti penyelesaian konflik, sebagaimana direncanakan dalam Perjanjian Oslo. Read more Indonesia semestinya mencari keuntungan lebih atas upaya perdamaian dan bantuan luar negerinya Hancur berantakan Harga yang harus dibayar akibat keengganan bertindak dalam masalah Palestina ini sekarang tampak dalam bagaimana mozaik masyarakat Israel yang rapuh mulai terkoyak dalam kelompok etnis yang saling berselisih. Konflik atas masa depan wilayah-wilayah pendudukan sebagai masa depan Israel itu sendiri bersifat politis, tidak strategis. Bagi Netanyahu, ini berarti mempertahankan keunggulan militer dan menangani ancaman teroris ketimbang mengakui adanya kebutuhan akomodasi politis antara dua pergerakan nasional. Warga Palestina dan Israel berbagi lingkungan yang sama, terikat pada tanah dan sama-sama ingin menegakkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Walau Netanyahu akan melakukan negosiasi gencatan senjata dengan Hamas, dia tidak akan melakukan pembicaraan politik dengan Palestina. Namun, kebijakan mengelola konflik seperti ini hingga saat ini terbukti hanya memperdalam konflik. Setiap ronde pertikaian selesai, selalu ada lebih banyak korban tewas, lebih banyak keluarga yang berduka, dan lebih banyak kebencian. Ketegangan antara warga Yahudi dan Arab di Israel akan membekas pada masyarakat Israel untuk waktu yang lama. Selama 25 tahun terakhir, sedikit politikus Israel yang punya keberanian untuk menghadapi akar konflik. Saat Yitzhak Rabin, perdana menteri Israel ketika itu, menandatangani Perjanjian Oslo pada September 1993, ia menengok pada pihak Israel dan Palestina dan berkata “Sudah cukup darah dan air mata”. Warga Gaza, Tepi Barat dan Israel pasti menantikan kapan waktu itu akan tiba.
NewYork: Perwakilan Tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak PBB untuk bekerja dengan Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk melakukan upaya yang lebih luas dan efektif untuk promosikan perdamaian di kawasan tersebut. Tiongkok telah hubungi Dewan Keamanan PBB untuk menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dengan otoritas tinggi yang bertujuan untuk
JAKARTA, - Partai Keadilan Sejahtera PKS mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut, tindakan kekerasan kali ini disebabkan oleh proses pengadilan kontroversial yang mengakibatkan pengusiran empat keluarga Palestina dari rumah mereka di Sheikh Jarrah, di Yerusalem Timur."Pengusiran ini bukanlah kebijakan parsial yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang integral dari tindakan rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang bertentangan dengan norma, hak asasi manusia dan hukum internasional," kata Syaikhu dalam konferensi pers, Minggu 16/5/2021. Baca juga Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina Syaikhu mengatakan, gelombang protes rakyat Palestina terhadap tindakan pengusiran dan perampasan pemukiman warga sipil direspons dengan tindakan kekerasan oleh aparat Israel. Tindakan kekerasan tersebut, memuncak ketika satuan militer Israel melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina yang sedang melakukan Ibadah shalat tarawih di Mesjid Al-Aqsa hingga menimbulkan korban. Sejak insiden tersebut hingga saat ini, Syaikhu menyebut, tecatat 145 warga sipil Palestina meninggal dunia. Sebanyak 41 di antaranya adalah anak-anak dan sekitar 950 warga sipil terluka serta lebih dari warga sipil mengungsi. Atas kejadian tersebut, PKS mengutuk keras tindakan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. "Kami mengutuk keras serangan rezim Zionis Israel yang brutal dan sistematis kepada rakyat Palestina di Gaza," ucap Syaikhu. Baca juga Jokowi Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan Syaikhu menyatakan, Israel juga terbukti secara jelas dan meyakinkan telah melakukan tindakan pengusiran dan perampasan pemukiman secara ilegal. Selain itu, menurut dia, Israel juga melakukan pembunuhan massal serta pembersihan etnis warga sipil Palestina baik warga muslim maupun nonmuslim, termasuk perempuan dan orang tua. "Tindakan agresi militer Zionis Israel juga menghancurkan berbagai sarana ibadah, sekolah, rumah sakit, dan gedung milik jurnalis yang meliput secara damai di Gaza, Palestina," ucap dia. Diberitakan, konflik Israel dan Palestina kembali memanas sejak Senin 10/5/2021.Israel terus membombardir Jalur Gaza dengan serangan udara dan peluru artileri pada Sabtu 15/5/2021. Baca juga Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina Israel meningkatkan pengerahan pasukan dan tank di dekat kantong Palestina yang terkepung. Melansir Al-Jazeera, hingga Sabtu 15/5/2021 pagi setidaknya 137 warga Palestina, termasuk 36 anak-anak, telah tewas. Sementara itu sebanyak 920 orang cedera. Korban tewas diperkirakan akan meningkat, karena serangkaian serangan udara Israel lainnya menghantam kamp pengungsi Shati di Gaza yang menewaskan sedikitnya dua wanita, termasuk enam anak, sementara mengubur beberapa lainnya di reruntuhan. Serangan udara lain juga dilaporkan melanda sebuah rumah di Khan Yunis. Ribuan keluarga Palestina telah berlindung di sekolah-sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa Bangsa PBB di Gaza utara untuk menghindari tembakan artileri Israel. Baca juga Demo Mendukung Palestina Meluas ke Penjuru Eropa PBB mengatakan, diperkirakan sekitar warga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Gaza di tengah serangan Israel. Meskipun ada seruan internasional untuk segera menghentikan semua permusuhan, termasuk dari Kepala PBB Guterres, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji serangan itu akan berlanjut "sebagaimana diperlukan untuk memulihkan ketenangan di negara Israel". Hamas membalas serangan dengan menembakkan rentetan roket lagi ke arah Israel, menghantam kota Ashdod pada Sabtu pagi. Sedikitnya 9 orang di Israel juga tewas. Tentara Israel mengatakan, ratusan roket telah ditembakkan dari Gaza ke berbagai lokasi di Israel dan mereka telah menambahkan bala bantuan di dekat tanah timur "daerah kantong" itu. Baca juga Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara Sementara itu, kekerasan sedang terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, serta di Israel. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Perampasanyang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj -mereka termasuk keturunan Adam (yakni manusia)- terhadap kawasan Syam dan sekitarnya adalah seperti perampasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan ahlul batil terhadap salah satu kawasan dari kawasan-kawasan (negeri-negeri) Islam.
Lembaga hak asasi manusia Amnesty International menuduh Israel menerapkan kebijakan apartheid terhadap warga mencatat kebijakan apartheid dilakukan berdasarkan "pemisahan, perampasan, dan pengucilan" terhadap bangsa Palestina, yang juga menjadi kejahatan terhadap tersebut dimuat dalam laporan terbaru setebal 211 halaman berdasarkan penelitian dan analis hukum mengenai tindakan Israel merampas lahan warga Palestina, pembunuhan ilegal, pemindahan paksa warga dan tidak memberikan mengatakan berbagai tindakan sudah menciptakan sebuah sistem "penindasan dan dominasi", termasuk juga pembatasan terhadap gerakan warga Palestina di wilayah yang dikuasai Israel, kurangnya investasi di kawasan komunitas Palestina yang tinggal di Israel dan pencegahan kembalinya pengungsi Palestina."Kami tidak menyimpulkan ini dengan gegabah," kata Heba Morayef, Direktur Masalah Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International."Artinya warga Palestina diperlakukan sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan terus diperlakukan seperti itu."Heba mengatakan butuh waktu selama empat tahun terakhir untuk melakukan penelitian dari berbagai dokumen terkait dengan kebijakan yang dilakukan menjadi laporan kedua yang dikeluarkan lembaga hak asasi manusia selama setahun terakhir, yang menuduh Israel menjalankan kebijakan bulan April 2021, lembaga Human Rights Watch juga mengeluarkan kesimpulan yang sudah pernah dituduh melakukan kebijakan apartheid di wilayah Palestina yang dikuasai Israel, namun dalam laporan terbaru Amnesty menyebutkan kebijakan Israel juga diterapkan bagi warga Palestina di Israel. Bulan Mei 2021, sejumlah aksi mendukung Palestina dihadiri ribuan orang di sejumlah kota-kota besar Australia.ABC News Peter HealyIsrael laporan 'anti-Yahudi'Laporan ini dengan cepat mendapatkan tanggapan dari Israel, yang mengatakan laporan tersebut mengulang "kebohongan yang sudah usang' dari kelompok pembenci Israel dan digunakan untuk "menyulut api untuk membenci kaum Yahudi"."Laporan ini sudah melewati batas karena mempertanyakan keberadaan negara Israel sebagai tanah bagi warga Yahudi," kata Lior Haiat, juru bicara Departemen Luar Negeri Israel kepada ABC."Ini adalah laporan yang murni anti-Yahudi," pernyataannya Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, mengatakan "Israel tidaklah sempurna, tapi sebuah negara demokrasi yang berusaha mematuhi hukum internasional dan terbuka untuk pandangan kritis."Ia juga menambahkan negaranya memiliki media yang bebas dan Mahkamah Agung yang kuat."Saya tidak suka menggunakan argumen ini, [tapi] jika Israel bukan negara Yahudi, maka tidak seorang pun di Amnesty akan mempertanyakannya, namun dalam kasus ini tidak ada kemungkinan lainnya," katanya. Israel menaklukan kawasan Yerusalem timur dalam perang Timur Tengah di tahun 1967.AP Ariel SchalitPalestina laporan menggambarkan situasi sebenarnyaSementara itu warga Palestine mendukung laporan terbaru Al-Salhe anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina PLO mengatakan laporan ini "mengonfirmasi dan mendukung pandangan Palestina yang sudah lama mengenai kependudukan yang dilakukan Israel."Ia juga mengatakan laporan ini menggambarkan "situasi sebenarnya di lapangan."Israel menggunakan alasan keamanan untuk menerapkan pembatasan perjalanan bagi warga Palestina, menyusul serangkaian tindakan yang terjadi di awal tahun 2000-an termasuk beberapa aksi bom bunuh diri di beberapa kota di ingin mendirikan negara sendiri di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem sebagai ibu sebuah kawasan kecil di tepi pantai Laut Tengah dikuasai oleh Israel di tahun 1967, kemudian ditinggalkannya di tahun 2005. Saat ini Gaza dikuasai oleh Hamas, yang oleh negara-negara barat dinyatakan sebagai organisasi dan Mesir sudah menerapkan blokade ke Gaza sejak tahun damai antara Israel dan Palestina terakhir kali diselenggarakan di tahun mengatakan Dewan Keamanan PBB seharusnya menerapkan embargo senjata terhadap Israel, karena telah membunuh banyak warga sipil dalam protes mingguan yang terjadi di perbatasan dengan Gaza di tahun mengatakan protes warga tersebut termasuk upaya kelompok militan Palestina untuk melanggar juga menyerukan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk mempertimbangkan tuduhan apartheid dalam penyelidikan mengenai kejahatan perang yang dilakukan kedua belah pihak dalam beberapa kali bentrokan yang terjadi di kawasan apartheid adalah kebijakan yang membeda-bedakan ras seseorang di sebuah negara. Kebijakan ini pertama kali dikenal saat pemerintah kulit putih Afrika Selatan menerapkannya, yang kemudian berakhir di tahun ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News AmnestyInternasional dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa Israel bertanggungjawab atas kejahatan apartheid terhadap warga Palestina.
Jakarta - Negara – negara anggota Liga Muslim OKI pada Minggu, 16 Mei 2021, kompak mengutuk Israel setelah serangan – serangan yang dilakukan Negara Bintang Daud itu menewaskan ratusan warga sipil Palestina. Kecaman juga dilancarkan di tengah memburuknya pertempuran antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza. Pertempuran antara Israel dengan kelompok Hamas di Palestina, langsung menuai protes dari negara-negara Islam. Sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh ke-57 negara anggota OKI menyatakan dukungan terwujudnya Palestina sebagai sebuah negara merdeka dengan ibu kota di Yerusalem itu sebenarnya sudah lama digaungkan. Apakah efektif ? mengingat belum lama ini, ada sejumlah negara Islam yang malah melakukan normalisasi hubungan dengan negara Islam juga ada yang waswas dengan Kelompok Hamas, yang mengendalikan Gaza. Beberapa diplomat pada tahap ini sudah ada yang saling mengkritisi.“Pembantaian anak-anak Palestina hari ini mengikuti normalisasi hubungan dengan Israel. Rezim kriminal dan genosida ini membuktikan bahwa sikap ramah hanya memperburuk kekejaman,” kata Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif. Kendati sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun lalu, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko, sebenarnya sudah secara terbuka mengkritik kebijakan – kebijakan Negeri Bintang Daud tersebut. Mereka pun menyerukan dukungan bagi Palestina dan pertahanan Yerusalem. Meningkatnya kekerasan di Jalur Gaza, Palestina, telah memberikan lebih banyak tekanan pada negara-negara yang sudah normalisasi hubungan dengan Israel. Sebab kedekatan hubungan itu dirasa bisa membantu agar Israel menahan diri pada tindakannya di Tepi Barat dan Gaza, Palestina.“Saya belum melihat satu negara Arab pun yang belum memperlihatkan dukungan ke Palestina pada tingkat retorika,” kata Hellyer, akademisi bidang politik Timur Tengah dari Carnegie Endowment di Washington, Amerika Serikat. Warga melakukan Aksi Bela Palestina di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 17 Mei 2021. Dalam aksinya, mereka mengecam tindakan agresi militer Israel ke Palestina. ANTARA/Didik SuhartonoOKI menyerukan agar Israel menghormati akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa dan menghentikan pembangunan pemukiman, yang secara paksa mengusir keluarga-keluarga Palestina dari tempat tinggal “Penderitaan masyarakat Palestina adalah luka mendalam bagi dunia Islam saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Afganistan Mohammad Haneef beberapa negara secara terbuka mengecam Israel, Mesir tetap waspada dengan sentimen publik. Sebab kelompok Hamas yang memegang kendali di Gaza, diyakini cabang dari kelompok Ikhwanul Muslimin dan dianggap berbahaya di kawasan. Khutbah Jumat di Masjid Agung Al Azhar di Ibu Kota Kairo pada 14 Mei 2021, secara tidak biasa mengkritik kepengecutan negara-negara Arab dalam mempertahankan Yerusalem. Ofir Winter, ahli dari Institute for National Security Studies di Universitas Tel Aviv, mengatakan khutbah itu pasti sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Mesir.Kelompok Hamas yang menerima sedikit cinta dari negara-negara Islam Sunni di Arab, menyatakan bahwa pihaknya menembaki Israel karena berupaya mempertahankan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Gaza adalah hal lain, namun Yerusalem adalah wilayah penting bagi OKI dan pemangku kepentingan lainnya seperti Yordania dan Arab Saudi, yang merupakan penjaga tempat-tempat suci umat Senin, 17 Mei 2021, Israel dan Hamas masih saling serang. Korban tewas diperkirakan sudah menembus lebih dari 200 orang. Baca juga Gara-gara Yerusalem, Palestina Tarik Dubesnya dari AmerikaSumber
REPUBLIKACO.ID, YERUSALEM -- Pengadilan Magistrat Israel di Yerusalem memerintahkan organisasi pemukim Yahudi, Ateret Cohanim untuk mengosongkan Hotel Little Petra, yang terletak di Omar Ibn Al Khattab Square pada 3 Juli. Arab48 melaporkan, perintah ini diputuskan setelah misi Uni Eropa menyuarakan keprihatinan atas pengambilalihan properti Ortodoks Yunani oleh Ateret Cohanim di Kota Tua

Peperangan terus berkecamuk antara Palestina dan tentara Israel di Jalur Gaza. Gempuran roket pun meluluhlantakkan gedung-gedung di Jalur Gaza. Akibat pertempuran yang terus terjadi lebih dari sepekan itu, banyak warga Palestina tak terkecuali anak-anak yang tinggal di Jalur Gaza menjadi korban dari serangan membabi buta tentara Israel. Lalu, bagaimana semestinya umat Islam, khususnya Indonesia bersikap? Seperti apa aturan berperang dalam Islam? Islam mengajarkan pemeluknya menjalin persatuan yang kuat antara sesama umat Islam kendati berbeda bangsa, budaya, dan bahasa. Dalam petikan sebuah hadis riwayat Muslim, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Karena itu, seorang Muslim tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina Muslim lainnya. Pada redaksi hadis yang berbeda dijelaskan bahwa tidak sempurna iman seorang Muslim sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Selain itu, hubungan sesama Muslim diibaratkan seperti satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh mengalami sakit maka anggota tubuh lainnya pun akan merasakan sakitnya. Dalam hadis lainnya dijelaskan tentang yang harus dilakukan seorang Muslim ketika menyaksikan kemungkaran di muka bumi, yaitu dengan mengubah keadaan yang mungkar tersebut dengan kekuatan atau dengan lisan atau minimal menolaknya dengan hati dalam hal ini mendoakan agar kemungkaran berakhir. Lalu, bagaimana semestinya Muslim Indonesia bersikap terhadap konflik Palestina-Israel? Indonesia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Palestina. Selain hubungan akidah antara umat Islam Indonesia yang membentuk populasi Muslim terbesar di dunia dan Muslim Palestina, keberadaan Masjidil Aqsha pun menjadi salah satu pengikat kuat relasi Muslim Indonesia dan Palestina. Konstitusi Indonesia mendorong terwujudnya kemerdekaan setiap bangsa tak terkecuali Palestina. Secara historis, Palestina telah berjasa dengan menjadi salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada sisi lain, konstitusi Indonesia mendorong terwujudnya kemerdekaan setiap bangsa tak terkecuali Palestina. Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Al Mizan, Majalengka, sekaligus anggota Komisi VIII DPR, KH Maman Imanulhaq, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia telah mengambil sikap tegas mengecam kebrutalan Israel kepada bangsa Palestina. Selain itu, Indonesia menjadi negara yang konsisten dalam mendorong kemerdekaan bagi Palestina. Akan tetapi, menurut dia, perjuangan untuk menyelesaikan persoalan Palestina perlu dilakukan secara kompak, terutama antarnegara-negara Muslim. Kiai Maman mengungkapkan, kasus antara Palestina dan Israel sesungguhnya harus dilihat dari perspektif yang lebih komprehensif. Yang pasti, tidak boleh ada pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, baik dilakukan oleh Zionis Israel ataupun oleh kelompok dari Palestina itu sendiri. Tidak boleh ada pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, baik dilakukan oleh Zionis Israel ataupun kelompok dari Palestina itu sendiri. “Di sinilah pentingnya kita melihat persoalan Palestina dan Israel itu dengan cara menguatkan diplomasi, terutama dari negara-negara Muslim. Jangan sampai ada kesan persoalan Palestina itu dibiarkan oleh kelompok-kelompok seperti negara Arab yang lain," kata Kiai Maman kepada Republika, beberapa waktu lalu. Ini harus dibawa ke persoalan internasional lewat PBB dan juga lewat OKI agar tidak boleh ada masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan oleh tentara Israel dan juga perampasan hak milik seseorang," katanya. Menurut dia, sangat tidak etis dan keterlaluan bila terdapat komunitas Muslim atau bangsa dengan populasi Muslim hanya bungkam menyaksikan penindasan dan serangan yang dilancarkan kepada bangsa Palestina. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mendorong diplomasi dan memberikan tekanan kepada dunia internasional untuk menggunakan pengaruhnya dalam menghentikan persoalan dua negara tersebut. "Pemerintah sudah bersuara keras, begitu juga DPR, tetapi tidak cukup. Kita harus melakukan langkah-langkah diplomasi yang lebih tegas agar tidak terjadi kembali kekerasan, diskriminasi, perampasan yang dilakukan oleh pihak-pihak Zionis Israel di sana. Dan kita pun meminta agar Hamas dan Fatah segera untuk keduanya bisa bersatu untuk kepentingan Palestina. Jadi, jangan sampai ada orang yang mengambil keuntungan di balik kekisruhan yang terjadi di Palestina dan Israel," kata dia. Sementara itu, gempuran membabi buta Israel telah menuai reaksi keras banyak negara. Serangan Israel telah menewaskan banyak warga sipil Palestina, termasuk anak-anak. Menurut Kiai Maman, Islam menghendaki perdamaian. Namun demikian, peperangan menjadi alternatif ketika diplomasi tidak berhasil dilakukan dengan musuh. "Dalam Islam, peperangan menjadi salah satu alternatif setelah diplomasi gagal dilakukan. Tetapi, perang dalam Islam harus memenuhi unsur larangan yang sangat tegas, misalnya tidak boleh membunuh warga sipil, tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak, juga tidak boleh merusak tumbuhan. Itu penting," katanya. Dalam sejumlah hadis diterangkan tentang aturan peperangan, yaitu tidak membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua. Selain itu, dilarang juga membunuh rahib. Islam juga mengajarkan agar tidak melanggar perjanjian dalam perang serta tidak memutilasi mayat. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar tidak merusak alam dan lingkungan dalam perang, bahkan sekalipun menebang pohon kurma dan membakarnya. Dilarang juga membunuh hewan ternak, menebang pohon yang berbuah, dan merobohkan bangunan.

njOAS.
  • 7ozqjkfmnu.pages.dev/226
  • 7ozqjkfmnu.pages.dev/543
  • 7ozqjkfmnu.pages.dev/508
  • 7ozqjkfmnu.pages.dev/426
  • 7ozqjkfmnu.pages.dev/181
  • 7ozqjkfmnu.pages.dev/449
  • 7ozqjkfmnu.pages.dev/229
  • 7ozqjkfmnu.pages.dev/144
  • bagaimana perasaan kalian atas tindakan yang dilakukan israel terhadap palestina